Kenali Lebih Jauh Apa Itu PKKPR! Manfaat serta Tahapan Pengurusan

Peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan yang mengatur berbagai lingkup kegiatan. Salah satunya adalah tata kelola ruang yang diatur dengan sedetail mungkin dalam Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, di dalam peraturan tersebut juga mengatur PKKPR yang merupakan salah satu syarat dalam pengurusan izin berusaha. Sehingga tidak heran banyak penyedia yang menawarkan jasa pengurusan PKKPR terbit otomatis terdekat.

Lantas apa sebenarnya PKKPR itu? Sehingga menjadi salah satu persyaratan yang wajib dimiliki dalam mengelola sebuah usaha yang memiliki lokasi offline? Simak informasi lengkap mengenai PKKPR berikut ini.

Pengertian PKKPR

PKKPR merupakan singkatan dari program kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yakni sebuah jenis perizinan yang menjadi acuan baru dalam pengurusan perizinan usaha. Surat ini dapat menjadi pengganti izin lokasi, serta izin pemanfaatan ruang membangun sebuah ruang atau tata letak tanah agar terlihat lebih strategis dan letak yang sesuai.

Dalam pengurusan PKKPR di pertahanan ini, sedikit rumit dan susah karena merupakan acuan penting dalam membuat sebuah izin pembangunan usaha. Namun hal tersebut tidaklah perlu terlalu dipikirkan dengan menggunakan jasa pengurusan pkkpr terbit otomatis terdekat akan membantu Anda dalam mendapatkan syarat acuan pengurusan pembuatan izin usaha.

Peraturan baru ini terbit karena dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin berusaha. Selain itu dengan pertimbangan manfaat yang banyak diberikan sehingga pkkpr ini dianggap penting dan menjadi wajib.

Manfaat PKKPR

Sejauh ini ada begitu banyak manfaat dari pkkpr ini, berikut ini ulasan dan informasi mengenai manfaat tersebut sehingga dianggap menjadi acuan penting dalam pengurusan izin usaha.

·      PKKPR mempunyai peran sebagai acuan penentuan kesesuaian pendayahgunaan antara gagasan penggunaan ruangan dengan rencana tata ruang yg telah dibuat sebelumnya ataua RTR

·      PKKPR bisa berperan multifungsi, yakni sebagai pengganti izin lokasi dan juga serta sebagai izin pendayagunaan ruangan. Yangmana hal ini sebelumnya diatur oleh pemerintah wilayah.

·      Dalam melakukan proses verifikasi PKKPR hanya pada wilayah yang telah mempunyai gagasan mendetail tentang tata ruangan atau biasa disebut dengan RDTR, untuk aktor usaha maupun yang non berusaha. Namun jangan khawatir untuk daerah yang belum memiliki gagasan detail tata ruang (RDTR) maka dapat menggunakan kesepakatan PKKPR.

·      Pemberian dukungan secara penuh dalam persiapan mekanisme pemberian izin usaha dengan memanfaatkan mekanisme OSS, mekanisme elektronik, serta non elektronik.

·      Selain memberikan izin usaha juga PKKPR membantu dalam pengurusan pendayagunaan izin ruangan non usaha, yang mana dalam hal ini mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan tata kelols wilayah.

Dengan banyaknya manfaat dari pkkpr ini sehingga tidak heran banyak yang melakukan pembuatan pkkpr dengan memanfaatkan jasa pengurusan pkkpr terbit otomatis terdekat. Penggunaan jasa ini memang dianggap penting dan berguna karena banyaknya manfaat pkkpr, bagi Anda pelaku usaha yanf bersifat offline store.

Tahapan Pembuatan Atau Penerbitan PKKPR

Memang dalam pembuatan pkkpr ini tergolong tidak instan, atau memakan banyak waktu serta usaha. Sehingga penggunaan jasa dianggap menjadi hal yang sangat tepat untuk dilakukan, namun bila Anda ingin mengetahui bagaimana cara atau tahapan dalam pembuatan pkkpr ini maka Anda bisa menyimak informasi berikut ini dengan lengkap.

Pendaftaran Melalui OSS

Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran dengan memanfaatkan OSS. Dalam pendaftaran ini pelaku usaha diharuskan mengisi dan melengkapi dokumen-dokumeb usaha yang diminta pada platform oss guna dapat menerbitkan pkkpr usaha milik Anda.

Mulai dari nama usaha, data diri Anda serta kelengkapan kelegalan usaha yang Anda miliki, biasanya surat keterangan usaha dari wilayah Anda juga dibutuhkan.

Penilaian Dokumen Usulan Pemanfaatan Ruang Yang Akan Dibuat

Setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi berbagai dokumen kelengkapan langsung pada sistem OSS maka selanjutnya akan dilakukan penilaian atau verifikasi dokumen usaha guna dapat memanfaatkan ruang. Penilaian ini dilakukan langsung oleh kementerian melalui Direktur Jenderal Tata Ruang, serta melalui peninjauan dan penilaian lain yaitu kajian asa berjenjang dan juga komplementer. 

Secara umum biasanya penilaian ini bersifat jenjang komplementer, adapun beberapa tahapan penilaian yang dimaksud sebagai berikut ini:

·      Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Nasional

·      RTR Pulau atau kepulauan

·      RTR kawasan strategis nasional

·      RTR wilayah provinsi

·      RTR wilayah kabupaten dan kota

·      Rencana Zonasi kawasan strategis nasional tertentu

·      Rencana zonasi kawasan antar wilayah

Beberapa tahapan penilaian ini bersifat komplementer sehingga berjenjang berdasarkan usulan PKKPR yang sedang diajukan dalam pengurusan izin usaha.

Penerbitan PKKPR

Dengan rangkaian proses mulai dari pendaftaran hingga peninjauan berbagai dokumen usaha yang dimiliki, apabila memenuhi syarat dan ketentuan maka PKKPR akan diterbitkan dan merupakan proses atau tahapan terakhir dalam pengajuan PKKPR. 

Dalam pemberitahuan pada sistem, tidak semua pengajuan akan disetujui sehingga terdapat 3 opsi jawaban dari sistem berdasarkan pengajuan yang dilakukan,yakni:

-Disetujui semuanya

-Disetujui sebagian

-Ditolak, yakni tidak bisa mendapatkan penerbitan PKKPR dengan dicantumkan alasan mengapa pengajuan ditolak

Pada proses penerbitan ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 hari sejak pengumuman atau verifikasi dokumen selesai dilakukan, serta setelah pembayaran penerimaan negara bukan pajak dirima. Aturan ini sesuai dengan peraturan pemerintah ATRBPN 13 pasal 15 ayat 2 tahun 2021.

Jadi daripada Anda melakukan pengurusan PKKPR yang tergolong lama dan rumit, mak Anda lebih baik menggunakan jasa pengurusan pkkpr terbit otomatis terdekat. Sehingga mempermudah Anda sebagai pelaku usaha dalam mengembangkan uaaha yang dimiliki.